Beranda Berita Tantangan Kinerja ASN?

Tantangan Kinerja ASN?

49
0

JCS – Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah.

Oleh karena itu Aparatur Sipil Negara (ASN) mau tidak mau harus adaptif dengan teknologi.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Apapartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan)) Tjahjo Kumolo, Jumat (19/6/2020).

“Menjabarkan visi misi Presiden Joko Widdo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin terkait reformasi birokrasi jangka panjang antara lain mau tidak mau harus mencermati persaingan global yang saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan,” kata Tjahjo.

Tjahjo pun menyebut, ‘reformasi birokrasi juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0. Setiap ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efesien.

Tjahjo menuturkan Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index, dengan nilai 38,04. Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kempan RB dan BKN serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerapkan Human Capital Management Strategy menuju Smart ASN 2024.

“Pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, dan pengingkatan kesejahteraan,” beber Tjahjo.

Semua itu, lanjut Tjahjo, strategi yang akan mempersiapkan talenta ASN menghadapi era digital mencapai birokrasi Indonesia bekelas dunia.
Tjahjo menegaskan sistem merit menjadi fokus pembangunan ASN. Artinya, setiap instansi pemeritah sudah tidak asing dengan sistem ini.

Masih kata Tjahjo, harus benar-benar menerapkan sistem merit dalam setiap seleksi. Perlus diingat bahwa sistem ini adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM).

“Menjadi aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacaatan,” tegasnya.

Terkait Grand Design Pembangynan ASN 2020-2024, Kempan) gencar memperbaiki kinerja ASN. Dimulai dari tahap rekrutmen yang kini sudah menggunakan sistem digital sampai pada tatanan baru pemerimtahan sekarang dan masa depan.

Dengan sistem rekrutmen yang berhasil secara terbuka dan profesional, sehingga pemerintah akan mendapatkan SDM terpilih yang akan menggerakkan sistem pemerintahan Indonesia.

“Mereka yang terpilih dengan sistem ini, diharapkan bisa menjadi Samrt ASN,” jelasnya.

Profil Smart ASN, kata Tjahjo, meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasi informasi dan teknologi, bahasa asing, berjiwa hospitallity, berjiwa entrepreneurship, termasuk memiliki jaringan luas.

Sehingga pada 2024 pemerintah akan mendapatkan SDM yang unggul, berkualitas dan memiliki integritas.

“Kita akan mendapat digital talent dan digital leader,” kata dia.

Smart ASN yang tidak gagap teknologi atau gaptek akan menggiring sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi 4.0 sehingga beriringan dengan revolusi industri 4.0, sehingga semua jenis layanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan berbasis digital dan terintegrasi, tentunya digitalisasi sistem pemerintahan ini juga diimbangi dengan keamanan siber yang mumpuni.

Mantan Menteri Dalam Negeri menambahkan, birokrasi 4.0 memiliki empat indikator yakni percepatan layanan, efesiensi layanan, akurasi layanan, dan fleksibilitas kerja.

Selain itu, indikator ini akan berdampak sosial, juga felksibilitas waktu kerja, sehingga pekerjaan ASN tidak harus dikerjakan di kantor. “Jadi, beberapa pekerjaan bisa dikerjakan melalui smartphone. Cara seperti ini akan lebih efesien dan memperpendek alur birokrasi,” bebernya. (sa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here