Beranda Editorial Pemda Cianjur, Jangan Terjebak oleh Bansos Corona

Pemda Cianjur, Jangan Terjebak oleh Bansos Corona

178
0

JCS – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak virus corona di Kabupaten Cianjur wajib disalurkan secara transparan, penuh hati-hati dan jujur kepada masyarakat.

Pasalnya, gara-gara dunia bansos maupun proyek lain, tak sedikit pejabat Cianjur terjebak dan dipenjara kala itu. Seperti era Bupati Tjetjep Muchtar Soleh, beberapa pejabat dipenjara, sementara era Bupati IRM, yaitu bupatinya sendiri yang terjebak uang proyek pendidikan.

Peristiwa-pristiwa menyakitkan dan dampaknya dirasakan masyarakat Cianjur harus dijadikan guru terbaik dan pengalaman berharga bagi Pemda Cianjur di era Plt. Bupati Herman Suherman.

Setiap bansos atau anggaran yang berasal dari rakyat harus digunakan sebagaimana mestinya, jujur, amanah, termanajemen rapih, dan dilaporkan kepada lembaga negara secara transparan.

Penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkait dengan penanganan akibat dampak virus corona saat ini, bukan uang sedikit. Jika mereka tak ingin mengulangi kasus yang JCS sebutkan di atas, Pemda Cianjur harus jujur dan koordinasi dengan lembaga auditor di daerah maupun penegak hukum setempat terkait mekanisme penyaluran.

Hal itu agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan basnos.

Terkait itu, KPK mengingatkan pemda-pemda di Jawa Barat soal bansos tahun ini.

Untuk Kabupaten Cianjur, KPK menyebut pemutahiran data DTKS terakhir dilakukan pada Januari 2020.
Berdasarkan DTKS, bantuan sosial yang berasal dari APBN adalah sebanyak 315.721 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan penerima bansos provinsi berjumlah 23.913 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS), serta 6.500 keluarga dari bansos kabupaten.

Kabupaten Cianjur juga telah merelokasi APBD-nya untuk penanganan Covid-19 yakni penanganan kesehatan dialokasikan sebesar Rp 68, 2 miliar, pemulihan ekonomi sebesar Rp 22,3 miliar dan penyediaan Jaringan Pengamanan Sosial adalah Rp 9,4 mliar.

Himbauan KPK termasuk Pemda Sukabumi dan Kota Depok:

Imbauan KPK tersebut lantaran terjadi pemahaman yang keliru di masyarakat, seperti ada anggapan bahwa masyarakat akan menerima bansos dari semua sumber, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.

“Karena awal mewabahnya virus, menimbulkan kecurigaan di masyarakat terkait penyaluran banos yang tidak transparan,” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah KPK, Budi Wahyu dalam keterangan, Rabu (13/5/2020).

Disampaikan Budi dalam rapat koordinasi dengan ketiga pemda terkait bansos. Rapat dilakukan melalui video telekonferensi.

Budi mengatakan, ketiga pemda itu mengaku sudah meluruskan pemahaman yang keliru dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Meski demikian, Budi tetap mengingatkan ketiga pemda untuk terus memverifikasi dan memvalidasi data serta mengomunikasikannya secara terbuka kepada warga terkait daftar penerima bansos agar tidak timbul permasalahan.

Budi menerangka hal itu sesuai surat edaran KPK yang merekomendasikan pemda agar merukuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Itu sebagai data awal untuk kemudian dilakukan verifikasi di lapangan demi memastikan validasi data,” ujar Budi.

KPK menyebut Kota Depok telah melakukan pembayaran data warga dalam DTKS pada Januari 2020. Jumlah total penerima manfaat yang tercantum dalam DTKS adalah sebanyak 78.065 keluarga.

Kota Depok telah mengalokasikan dana APBD untuk penanganan Covid-19 untuk tiga fokus, yakni penanganan kesehatan sebesar Rp 30 miliar, pemulihan ekonomi sebesar Rp8,1 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial adalah Rp 60 miliar.

Untuk Kabupaten Sukabumi, KPK menyebut pembaruan DTKS terakhir dilakukan pada Desember 2019. Total penerima yang manfaat bansos di Sukabumi yang berasal dari DTKS adalah 486.402 KK.

Relokasi APBD yang dilakukan Kabupaten Sukabumi untuk penanganan wabah yakni bidang kesehatan sebesar Rp 115 miliar, pemulihan ekonomi sebesar Rp 14,7 miliar dan penyediaan jaringan pengamanan sosial Rp 170 miliar. (tas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here