Beranda INDEPTH Mengenal Hukum Militer dan Pencopotan Dandim Kendari

Mengenal Hukum Militer dan Pencopotan Dandim Kendari

56
0
Ilustrasi upacara pencopotan Kolonel Hendi Suhendi dari jabatan Komandan Kodim Kendari. (Antara Foto/Jojon)

JCS – Zaman terus berubah, organisasi militer Indonesia pun semakin berkembang.

Masyarakat harus lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan medis sosial (medos), termasuk menyikapi peristiwa pencopotan jabatan Dandim Kendari Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi.

Kenapa dia dicopot dan hukum apa yang diterapkan kepada anggota TNI ini. Berikut in-depth tulisannya!

Mulai pegiat media sosial kalangan masyarakat biasa hingga kalangan para pejabat sudah mengetahui kasus tersebut. Kasus atau peristiwa ini berpotensi ghibah atau namimah. Namun ada ghibah yang dibolehkan apabila tujuannya dalam rangka memberi pencerahan, peringatan dan mengajak masyarakat agar tidak melakukan sesuatu yang menjerumuskan dirinya celaka. Wallahu a’lam.

Suasana upacara pencopotan jabatan:
Istri kolonel Hendi Suhendi menyaksikan upacara pencopotan jabatan suaminya di aula Markas Korem 143 Halu Ole Sulawesi Tenggara (Slutra) Sabtu (12/10/2019).

Jabatan sebelumnya:
Dandim 1417 Kendari, semula diemban Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi, kini menjadi tanggungjawab Kolonel Infantri Alamsyah. Serah terima jabatan tersebut dipimpin Komandan Korem 143 Halu Oloe Kolonel Infantri Yustinus Nono Yulianti.

Kolonel Hendi terlihat tegar dan tenang saat menerima putusan pelepasan jabatannya itu.

Menurut Hendi, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya di jajaran TNI.

Sambil menggandeng istrinya, Hendi berucap kasus ini harus jadi pelajaran semua. “Saya terima apa yang menjadi keputusan dari pimpinan dan pelajaran buat kita, ada hikmah buat kita semua,” kata Hendi usai acara serah terima jabatan.

Lama menjabat:
Hendi menjabat Dandim 1417 Kendari selama dua bulan, terhitung 19 Agustus 2019. Dia dicopot dari jabatannya karena sang istri menggugah status di akun facebook terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang Banten, beberapa hari lalu.

Pencerahan Pandam Hasanuddin:
Sebelum serah terima jabatan, Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Surahawandi, memberikan arahan kepada para prajurit TNI AD di Aula Markas Korem di sana.

Kolonel Hendi, papar Mayjen TNI Surahawandi, karena telah melanggar sumpah prajurit TNI dan UU No 25 tahun 2014 tentang ketaatan prajurit TNI.

“Suami harus membimbing istrinya dan juga keluarganya, dari ketaatan itu di tentara tidak ada tawar menawar,” tegasnya.

Hukum Militer yang mejerat Hendi:
Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan aturan yang mengikat prajurit TNI dalam hal penegakkan disiplin. Pasal 1 angka 3 UU 25/2014 menyatakan, Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.

Undang-undang ini lahir untuk menggantikan UU No 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan TNI. Pada mulanya, aturan disiplin prajurit ABRI tertuang dalam Wetboek van Krijgstuht Voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 nomor 168) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara. Regulasi ini peninggalan kolonial.

Seiring kemerdekaan RI dan dilakukan pembenahan hukum nasional, staatsblad 1934 nomor 168 digantikan dengan UU No 40 tahun 1997 tentang menyesuaikan peraturan-peraturan hukum disiplin Tentara (Staatsblad 1994, No 168) dengan keadaan sekarang.

Untuk merespons perubahan tersebut, aturan tentang disiplin tentara ikut menyesuaikan. Dari UU 40/1947, diperbarui menjadi UU 26/1997, hingga kini UU 25/2014.

Pertimbangan lahirnya Hukum Disiplin Militer tak lepas dari tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan neagra. UU menyatakan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut prajurit TNI memerlukan disiplin tinggi.

“Disiplin tinggi merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara,” bunyi konsideran pertimbngan UU 25/2014.

Sedang yang disebut pelanggaran hukum disiplin militer yaitu segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Pasal 8 menyebutkan, jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas: a, segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer, dan b, perbuatan yang melanggar peraturan perundang-perundangan pidana yang sedemikian ringat sifatnya.

Demikian yang JCS himpun, semoga bermanfaat dan membawa hikmah bagi semua, sehingga warga negara Indonesia menjadi insan yang cerdas, berguna (bermanfaat) bagi Agama, Negara, keluarga dan masyarakat. (tas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here