Beranda Teknologi DPR akan Berupaya Merampungkan UU Penyiaran Siaran Televisi Berbasis Internet

DPR akan Berupaya Merampungkan UU Penyiaran Siaran Televisi Berbasis Internet

73
0

JCS – Siaran berbasis internet harus diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, salah satunya untuk menciptakan keadailan dalam indsutri penyiaran Tanah Air.
“Mutlak dilakukan untuk menjaga keadilan industri penyiaran,” kata Abdul Kharis,” Jumat (24/7/2020).

Jadi, siaran berbasis internet menjadi salah satu fokus DPR dalam pembahasan RUU Penyiaran.

Pada prinsipnya, Komisi I ingin semua layanan penyiaran diatur dan diawasi. “Kita ingin secepatnya mengantisipasi ketidakadilan seperti tadi disampaikan ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia),” kata dia.

Investasi para pelaku industri penyiaran konvensional sangat besar, kemudian dihadapkan dengan pendatang baru yang tanpa aturan tapi meraup keuntungan sangat besar. “Ini tidak adil. Ini tentu harus diatur dengan undang-undang,” ujar Abdul Kharis.

“Menyoal UU penyiaran dan penyiaran berbasis internet,” tambahnya.

Kharis mengakui siaran berbasis internet telah menciptakan ketidakadilan di industri penyiaran Indonesia. Layanan over the top (dtt) berkembang sangat pesat, namun beroperasi tanpa pengawasan dan sensor.

Di sisi lain, lembaga penyiaran konvensional harus tunduk pada aturan yaitu UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Konten-konten lembaga penyiaran pun wajinb mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Kharis sependapat siaran berbasis internet diperlukan sama dengan industri penyiaran sekarang ini.
“Jangan sampai ada industri penyiaran yang diawasi sangat ketat, namun di sisi lain ada yang tidak diawasi sama sekali,” ucapnya.
Politikus PKS ini menyadari siaran berbasis internet dapat leluasa beroperasi dan tak diawasi karena belum ada regulasi yang mengaturnya. Untuk itu, DPR akan berupaya segera merampungkan Penyiaran ini.

Menurutnya, diperkirakan pada Oktober mendatang RUU Penyiaran dapat kembali dibahas. Ini dengan estimasi RUU Perlindungan Data Pribadi rampung pada Agustus atau September.

Komisi I DPR, kata dia, semula menargetkan RUU Penyiaran ini dapat dibahas setidak-tidaknya di akhir 2020 atau di awal 2021. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here