 |
| Majelis Nasional KAHMI mengutuk serangan keji OPM terhadap para pekerja PT Istaka Karya (Persero) di Nduga, Papua, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/12/2018). (Foto: Istimewa). |
JCS - Tragedi pembunuhan massal terhadap pekerja PT Istaka Karya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya tidak saja sadis dan di luar perikemanusiaan, namun juga telah mencoreng kedaulatan NKRI.
Mencermati tragedi kemanusiaan tersebut, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengutuk keras aksi keji tanpa perikemanusiaan kelompok separatis OPM dan mendesak agar aparat hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan kemanusian di Tanah Papua.
KAHMI mengungkapkan keprihatinannya atas tragedi di Tanah Papua tersebut. Terhadap jatuhnya para korban, KAHMI juga mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Insiden itu sudah terlalu banyak korban sipil dan aparat negara akibat tindakan kekerasan dan terorisme di Papua.
"Oleh karena itu, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa di masa mendatang, mendesak pemerintah untuk menetapkan OPM sebagai organisasi teroris," tegas Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Mantan Ketua MK ini juga mendesak agar aparat keamanan untuk lebih meningkatkan fungsi public services kepada masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan pengayoman, dan meningkatkan kemampuan deteksi dini dan antisipatif, untuk mencegah tindakan kejahatan terulang kembali.
Hamdan melanjutkan, dalam kejadian yang merenggut nyawa belasan warga sipil ini, KAHMI juga mendesak kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menangkap segera pelaku pembakaran bendera Merah Putih.
Secara khusus kepada aparat KAHMI seluruh Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk terus mewaspadai gerakan separatis yang merongrong kewibawaan NKRI, serta kehormatan bangsa, dengan menunjukkan sikap dan komitmen yang jelas menghadapi tindakan brutal dari kelompok separatis di Papua dan Papua Barat.
"Meminta kepada Pemerintah untuk tidak berhenti membangun di Tanah Papua, karena bagian integral dari wilayah NKRI yang harus mendapatkan kesejahteraan dan keadilan," kata Hamdan. (tas/sa)