 |
| Lokakarya Supervisi dan Evaluasi Proses Pembangunan USB dan Renovasi Sekolah Dasar 2018 yang diselenggarakan Direktorat PSD di Tangerang, pada 25--27 Oktober 2018. (Istimewa) |
JCS - Direktorat Pembinaan SD (PSD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 100,13 miliar, untuk membangun 15 USB dengan anggaran Rp 32,94 miliar dan merenovasi 53 SD rujukan dan SD lainnya yang sangat prioritas di berbagai wilayah Indonesia dengan anggaran Rp 67,19 miliar.
Kabar baik tersebut disampaikan Direktur PSD, Kemendikbud, Khamim, di Jakarta, Minggu (28/10/2018). Menurut Kemendikbud, total alokasikan dana sebesar Rp 100,13 miliar diperuntukkan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan renovasi sekolah dasar (SD) pada 2018.
Khamim menjelaskan kebijakan zonasi akan direalisasikan secara bertahap setelah membenahi sekolah yang terpilih. Karena hal itu keinginan pemerintah, yakni sekolah yang dibangun harus berkualitas sehingga berdampk baik, aman, dan nyaman digunakan untuk proses pembelajaran oleh seluruh warga sekolah.
Kemudian penggunaan anggarannya pun harus sesuai dengan perencanaan sehingga akuntabilitas pelaporan keuangannya dapat tercapai. Khamim mengeaskan pelaksanaan tahap satu, minimal 50 persen seperti proses pembangunan dan renovasi bangunan tersebut. "Alhamdulillah sudah ada yang 53 persen, 51 persen bahkan ada yang 80 persen di sekolah-sekolah," jelasnya.
Program pembangunan USB dan renovasi SD, kata Khamim boleh dilakukan secara swakelola, selain melibatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar, juga boleh melibatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) program keahlian teknik bangunan yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud sebagai tim teknis perencana dan pengawas.
Dalam proses pembangunan dan renovasi sekolah melibatkan warga sekitar sekolah tujuannya agar masyarakat di sekitarnya pun merasa memiliki sekolah tersebut. Hal ini juga mendorong tanggung jawab dalam peningkatan kualitas bangunan yang baik. "Jadi program renovasi dan pembangunan SD secara swakelola ini juga dinilai lebih efisien," tegasnya.
Terkait program tersebut, mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Indrajati Sidi, menambahkan bahwa program pembangunan USB dan renovasi SD dengan swakelola ini perlu diteruskan karena ada solusi bersama bagi berbagai pihak. "Dalam membangun ruang kelas, tidak perlu kontraktor yang rumit dan hasilnya pun belum tentu baik serta sesuai keinginan sekolah penerima bantuan," kata Indra.
Renovasi sekolah dengan secara swakelola, lanjut Indra, agar diaplikasikan juga dalam renovasi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Pada tahap pertama, sekolah penerima bantuan masing-masing telah menerima 70 persen dana program pembangunan USB dan renovasi SD pada Juli 2018. Tahap selanjutnya, berdasarkan proses pembangunan yang berjalan.
Sebanyak 39 sekolah telah menerima 100 persen dana pembangunan dan renovasi pada Oktober 2018. "Sisanya, pemerintah tetap akan memperhatikan perkembangan sekolah hingga bantuan pada tahap pertama mencapai 50 persen," pungkasnya. (sa)