 |
| Hj. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
JCS - Berlomba untuk melakukan kebajikan dari segi sosial adalah suatu keharusan bagi setiap anak bangsa. Karena sudah barang tentu, setiap seseorang melakukan kebajikan dengan ikhlas maka timbal baliknya akan membuahkan kebajikan pula untuk dirinya.
Masyarakat pun akan menilai, membantu, mendukung serta mendoakannya agar apa yang sudah dilakukan itu betul-betul tepat sasaran dan menebar banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, lebih-lebih akan menjadi pahala yang berlipat ganda.
Nah, sikap perhatian terhadap masyarakat terutama di daerah Cianjur dan Bogor kali ini ditunjukkan perempuan Cianjur yang kini masih dipercaya mengemban amanah sebagai wakil rakyat alias Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Hj. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Hj. Neng ternyata sudah biasa melakukan kunjungan ke daerah sampai bertemu dengan akar rumput (rakyat kecil) seperti baru-baru ini silaturahmi ke Kp. Cibokor Cibeber, pedalaman yang berbatasan antara Campaka, Cibeber Cianjur itu. Ia disamping silaturahmi sekaligus menampung aspirasi warga dan mengantarkan program yang menyentuh mereka khsusunya warga yang layak mendapatkan program bantuan pemerintah, bahkan secara spontan Hj Neng berikan bantuan langsung dari kantong pribadinya. Hal serupa juga dilakukan Hj Neng alias ibu Eem yaitu di Batulawang perbatasan Bogor Cianjur, sebelum ke Cibokor.
 |
| Kunjungan silaturahmi |
Selama di lapangan ia banyak menemukan sesuatu yang membuat dirinya terenyuh sekaligus berikan perhatian untuk warga tidak mampu. Kondisi yang ditemukan di lapngan oleh dirinya Hj. Neng menjadi bahan perhatian serius. Artinya, ia tergerak oleh masih banyaknya warga Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengupayakan pengalokasian program bedah rumah atau program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masyarakat di kedua kabupaten/kota yang merupakan Daerah Pemilihannya, Jabar 3.
"Saya tidak menyangka bahwa di Kota Bogor sekalipun, ternyata masih banyak masyarakat yang kondisi rumahnya masih belum layak huni. Kalau untuk Kabupaten Cianjur sendiri, jumlahnya sudah jelas masih sangat tinggi," tegas Neng Eem usai penyerahan secara simbolis 181 buku rekening Bank BTN kepada para penerima program BSPS di tiga desa Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, belum lama ini.
Hj. Neng sangat menyadari pentingnya rumah layak huni bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Neng Eem secara serius mengupayakan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya untuk mendapatkan alokasi program BSPS.
"Alhamdulillah, aspirasi yang saya sampaikan ke Kementerian PUPR selaku mitra Komisi V DPR RI ditanggapi dengan baik. Hasilnya, untuk Tahun Anggaran 2018 sebanyak 2.209 unit rumah di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor mendapatkan alokasi program BSPS. Saya berharap, ke depan, saya bisa mengupayakan lebih banyak lagi agar masyarakat bisa segera menikmati kehidupan di rumah layak huni," ujarnya.
Menurut Neng Eem dari 2.209 unit rumah yang akan dibedah, 250 unit rumah di antaranya berlokasi di Kota Bogor, dan 1.959 unit rumah lainnya di Kabupaten Cianjur. Unit-unit rumah penerima program BSPS di Kota Bogor tersebar di 5 kelurahan dan 3 kecamatan. Sementara penerima program BSPS di Kabupaten Cianjur tersebar di 46 desa/kelurahan dan 16 kecamatan.
"Hari ini kita melakukan serah terima buku rekening penerima BSPS bagi masyarakat di Kecamatan Cibinong yang lokasinya berada di bagian selatan Kabupaten Cianjur. Rumah-rumah tidak layak huni di wilayah ini masih cukup banyak, infrastrukturnya juga masih perlu perhatian banyak pihak agar Kecamatan Cibinong bisa sama majunya dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Cianjur," kata Neng Eem.
Program BSPS merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Bentuk program ini meliputi peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.
Pada 2018, pelaksanaan BSPS dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT) dan alokasi anggarannya mencapai Rp 3,2 triliun. Alokasi tersebut ditargetkan akan menyentuh 180.000 unit rumah tidak layak huni. Program tersebut juga menjadi pendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 294,9 miliar untuk PKT bedah rumah bagi 19.660 unit. (tas/rus)