Perubahan nama SMK oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar sudah kadung. Keputusan tersebut menuai celotehan pemerhati pendidikan yang dimuat sejumlah media massa Jawa Barat. Perubahan ini dinilai berpotensi masalah. Meski saat ini dianggap muncul masalah pada awal saja karena butuh adaptasi.
Pengamat Pendidikan Jabar, Suganda, mengatakan, Disdik Jabar punya kewenangan dalam mengatur sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Mengingat daerah-daerah sudah menginduk pada provinsi maka mau tidak mau harus mengikuti. Berbdeda dengan jaman dulu, dimana kepala sekolah bisa menggunakan nama kecamatan dan bahkan nama kabupaten. "Tapi sekarang untuk nama sekolah cukup dengan nomor. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat ya pasti ada, bahkan merepotkan karena mereka akan mengalami berbagai perubahan dari segala sisi, dan penyeragaman nama sekolah," jelasnya kepada wartawan, Rabu.
Ia menjelaskan masalah itu seperti administrasi, data, kelengkapan sekolah, kop surat, sampul raport, setempel sekolah dan lainnya. Karena itu sekolah harus benar-benar siap atas perubahan tersebut. Dikatakan, tak hanya bagi warga sekolah saja yang akan mengalami dampaknya, alumni sekolah pun bisa mengalaminya seperti saat mereka akan melakukan legalisir. Tentunya alumni tersebut harus ikut serta mengganti ijazah atau dokumen lainnya. "Tapi memungkinan juga sekolah untuk memberikan legalisir dengan stempel nama sekolahnya yang dulu," tuturnya.
Masih dikemukakan Suganda, penyeragaman nama sekolah ini merupakan hal baik karena dirinya takin bahwa apa yang dilakukan oleh Disidk Jabar merupakan hal yang sudah dihitungkan secara matang. "Disdik Jabar tidak sembarangan tentunya dalam melakukan sebuah tindakan, meski banyak hal ruwetnya tapi kita tetap harus mentaati kewenangan yang dikeluarkan. Walaupun banyak sekolah yang akan mengalami kerepotan saat merasakan kewenangan ini, tapi seiring waktu mereka akan terbiasa," pungkasnya (tas).